Pajak Pesangon Tahun 2009 Bagi Yang Tidak Punya NPWP
Bagi pegawai yang tidak punya NPWP, maka untuk pemotongan pajak pesangon, tidak dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Jadi intinya, tarif lebih tinggi 20% tidak berlaku untuk PPh 21 final.
Bagi pegawai yang tidak punya NPWP, maka untuk pemotongan pajak pesangon, tidak dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Jadi intinya, tarif lebih tinggi 20% tidak berlaku untuk PPh 21 final.
Efisiensi dalam pengelolaan dokumen perpajakan kini semakin mudah dengan hadirnya Krishand XML Coretax. Software ini dirancang khusus untuk mempermudah pembuatan file XML faktur pajak yang dapat langsung diunggah ke sistem Coretax. Dengan kemudahan penggunaan dan fitur unggulannya, Krishand XML Coretax menjadi solusi andalan bagi pelaku usaha. Apa itu Krishand XML Coretax? Krishand XML Coretax adalah … Continue reading Membuat File XML Faktur Pajak Coretax dengan Software Krishand XML Creator
Untuk mempermudah pelaporan PPN masukan di e-Faktur dan menganalisa data transaksi pembelian barang, silakan download software di bawan ini www.pajak.net/download/efaktur.exe Unduh file efaktur.exe dan install di PC Anda. Ukuran file sekitar 62 MB. Login: admin dan password: krishand Sebelum menggunakan software di atas, download terlebih dulu aplikasi scan faktur pajak masukan di link berikut dan … Continue reading Download Program PPN Masukan – Aplikasi Scan QR Code Faktur Pajak Pembelian Barang
Untuk memudahkan penginputan data PPN masukan, maka bisa menggunakan aplikasi Krishand QR Code Scanner. Data hasil scan dapat diolah dalam software Krishand PPN dan kemudian dapat diekspor ke program e-Faktur. Silakan ikuti langkah-langkah berikut untuk menggunakannya: Download aplikasinya di www.pajak.net/download/qrcode.apk dan install di smartphone Android Anda. Setelah install selesai, buka aplikasi Krishand QR Code Scanner Klik menu Jenis … Continue reading Aplikasi Scan QR Code Faktur Pajak Masukan Untuk Diekspor ke Program e-Faktur
Misalnya Anda adalah pegawai sebuah perusahaan yang telah mengabdi seumur hidup Anda dan memutuskan untuk pensiun normal di usia 55 tahun. Maka, tahukah Anda berapa besaran uang pesangon dan uang penghargaan yang seharusnya Anda terima seandainya Anda berhenti bekerja dari perusahaan Anda? Karena Anda akan mendapatkan minimum sejumlah uang seperti telah diatur dalam Undang-Undang No. … Continue reading Berapakah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Menurut Undang-Undang?
Menurut peraturan yang berlaku yakni PER – 159/PJ./2006, Format kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor … Continue reading Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2009, terhitung mulai tgl 16 November 2009, uang pesangon baik yang dibayarkan secara sekaligus maupun yang dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun kalender, dikenakan PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif sebagai berikut : >=50.000.000 tarif 0% >50.000.000 – 100.000.000 tarif 5% >100.000.000-500.000.000 … Continue reading Perubahan Tarif Pajak Penghasilan (PPh 21) Atas Pembayaran Uang Pesangon
PTKP yang mulai berlaku tahun 2009 untuk perhitungan pajak penghasilan Wajib Pajak pribadi. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) … Continue reading Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2009 – UU 36/2008
E. UTANG PAJAK 1. Apa pengertian Utang Pajak ? Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran ? Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak. Surat … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (5)
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP ( 250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang¬-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ? NPWP … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)