Cara Hitung PMK 39/2016, Pajak Baru Untuk Pemilik Kartu Kredit

Menghitung dengan detil pajak yang harus dibayarkan oleh pemilik kartu kredit bukanlah hal yang sederhana. Ketentuan baru pajak kartu kredit ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No.39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi  Yang Berkaitan Dengan Perpajakan (Perubahan Kelima Keputusan Menteri Keuangan No. 16/PMK.03/2013). PMK No. 39/2016 memang … Continue reading Cara Hitung PMK 39/2016, Pajak Baru Untuk Pemilik Kartu Kredit

Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

Terhitung sejak 1 Januari 2009, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan ketentuan untuk mengenakan tarif pajak lebih besar kepada para karyawan / pegawai yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yakni dengan mengenakan tarif lebih tinggi 20% dari tarif PPh Pasal 21. Ketentuan tersebut dituangkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran No. SE-59/PJ/2008 … Continue reading Tips Untuk Meringankan Pajak Karyawan

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3)

C. SPT Tahunan PPh 1. Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ? Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT): Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Apa fungsi SPT ? Sebagai sarana bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3)

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)

KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP ( 250304 ) 1.  Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang¬-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ? NPWP … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)

Pukat Pajak Menjaring Karyawan dan PNS

Kontan, Minggu III, April 2007, 14-April-2007 Pukat Pajak Menjaring Karyawan dan PNS Bagi-bagi NPWP secara paksa untuk karyawan dan PNS dimulai pekan depan Senin depan (16/4), Direktorat Jenderal Pajak memulai program pemberian NPWP untuk karyawan dan pegawai negeri sipil. Kantor Pajak akan memanfaatkan data-data milik perusahaan bendahara instansi.Wah, akhirnya tiba juga giliran Anda! Wahai, para … Continue reading Pukat Pajak Menjaring Karyawan dan PNS

PTKP Tahun 2016 – Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 101/PMK.010/2016, terhitung tanggal 1 Januari 2016, besarnya PTKP (penghasilan tidak kena pajak) Wajib Pajak orang pribadi disesuaikan menjadi sebagai berikut: Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi; Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)  tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin; Rp 54.000.000,00 (lima puluh … Continue reading PTKP Tahun 2016 – Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016

Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm

POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM DAN APLIKASI PPN Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU … Continue reading Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm

Pokok-pokok pikiran PPh yang baru disahkan oleh DPR, Selasa (2/9/2008)

Berikut pokok-pokok pikiran dalam UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru disahkan oleh DPR, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/2008) :  Penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Penurunan tarif PPh dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif PPh yang berlaku di negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah,

PER-143/PJ/2007

PER-143/PJ/2007  TENTANG TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK UNTUK MASA PAJAK YANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR PELAPORAN PAJAK BERSAMAAN DENGAN HARI LIBUR ATAU CUTI BERSAMA BULAN OKTOBER 2007. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan … Continue reading PER-143/PJ/2007

PER-87/PJ/2007

PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP … Continue reading PER-87/PJ/2007