Inti dari Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-180/PJ./2007 : Bentuk, isi dan tata cara penyampaian SPT Masa PPN 1108 dalam bentuk formulir kertas Hard Copy SPT Masa PPN 1108 diterapkan dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di kantor pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan Berlaku efektif dan mulai dilaksanakan per Januari 2008 Yang … Continue reading SPT Masa PPN 1108 – PER-180/PJ.2007
Pada saat menginput transaksi jurnal, kadang-kadang user belum terbiasa menghapal No. Perkiraan, karena itu di dalam Krishand GL disediakan fungsi untuk mencari perkiraan berdasarkan Nama Perkiraan. Berikut ini langkah-langkah pencarian No. Perkiraan berdasarkan Nama Perkiraan : Letakkan kursor pada kolom No. Perkiraan yang akan diinput nomor perkiraannya. Setelah kursor diletakkan pada kolom No. Perkiraan, dobel … Continue reading Menginput Nomor Perkiraan Dalam Transaksi Jurnal
JAMINAN HARI TUA Definisi Program JHTProgram Jaminan Hari Tua ditujukan sebagai pengganti terputusnya penghasilan tenaga kerja karena meninggal, cacat, atau hari tua dan diselenggarakan dengan sistem tabungan hari tua. Program Jaminan Hari Tua memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang dibayarkan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan tertentu. Iuran Program Jaminan … Continue reading Tarif-Tarif Dalam Program Jamsostek
Saya menikahi wanita yang memiliki karir profesional: AKUNTAN PUBLIK. Ya, dia adalah seorang auditor. Dan coba tebak apa yang dilakukannya. 1. Dia menyuruhku untuk menggunakan metode LIFO saat mengambil makanan yang disimpan di kulkas. Aduh … 2. Dia menganggapku tidak berbakat dalam bermain dengan angka. Aku sih no problem, makanya dia yang mengurus anggaran rumah tangga. … Continue reading Jangan Pilih Istri Akuntan Publik atau Auditor
PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP … Continue reading PER-87/PJ/2007
Asumsinya seperti ini : Dalam satu tahun ada 52 minggu Jadi dalam 1 bulan = 52/12 = 4,333333 minggu.
E. UTANG PAJAK 1. Apa pengertian Utang Pajak ? Utang Pajak adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Apa yang dimaksud dengan Surat Teguran ? Surat Teguran adalah surat peringatan kepada Wajib Pajak agar segera melunasi utang pajak. Surat … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (5)
D. PENETAPAN DAN KETETAPAN PAJAK 1. Apa pengertian Surat Tagihan Pajak (STP) Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda, dan atau bunga. 2. Apa fungsi Surat Tagihan Pajak ? Fungsi Surat Tagihan Pajak: a. sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT Wajib Pajak; b. sarana untuk mengenakan sanksi berupa … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (4)
C. SPT Tahunan PPh 1. Apakah pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) ? Pengertian dari Surat Pemberitahuan (SPT): Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 2. Apa fungsi SPT ? Sebagai sarana bagi Wajib Pajak PPh untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (3)
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP ( 250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang¬-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ? NPWP … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)