Search Results for: penomoran

Artikel, Krishand Inventory, Umum

Membuat Penomoran Kode Barang Yang Baik Untuk Sistem Persediaan Barang (Inventory)

Leave a comment

Nomor Identifikasi Barang (Penomoran Barang) digunakan untuk mengidentifikasi barang-barang secara unik yang Anda muat di dalam daftar persediaan barang (inventory). Beberapa perusahaan menyebutnya “part number”, “nomor model”, “kode produk”, “kode barang”, “kode item”, dan lain sebagainya. Tapi bagaimanapun Anda menyebutnya, penomoran barang sangat penting bagi Anda dan untuk sistem inventory barang yang Anda pakai. Apabila … Continue reading Membuat Penomoran Kode Barang Yang Baik Untuk Sistem Persediaan Barang (Inventory) →

Peraturan Pajak Terbaru

Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014

Leave a comment

Mulai tanggal 1 Januari 2014, penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 diseragamkan dengan format : 1.1–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A1 1.2–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong 1721-A2 1.3–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak Final/26l ( formulir 1721 – VI ) 1.4–mm.yy–xxxxxxx untuk Bukti Potong PPh Pasal 21 Final ( formulir 1721 – VII ) mm … Continue reading Sistem Penomoran Bukti Potong PPh Pasal 21 Tahun 2014 →

Artikel, Perpajakan

Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak

1 Comment

Menurut peraturan yang berlaku yakni PER – 159/PJ./2006, Format kode Faktur Pajak Standar terdiri dari 16 (enam belas) digit yaitu : 2 (dua) digit pertama adalah Kode Transaksi 1 (satu) digit berikutnya adalah Kode Status 3 (tiga) digit berikutnya adalah Kode Cabang 2 (dua) digit berikutnya adalah Kode Tahun 8 (delapan) digit berikutnya adalah Nomor … Continue reading Format Kode dan Penomoran Faktur Pajak →

Peraturan Pajak Terbaru

PER-87/PJ/2007

1 Comment

PER-87/PJ/2007 Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-87/PJ/2007 TENTANG TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP … Continue reading PER-87/PJ/2007 →