Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak mulai tahun 2009 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri Lapisan PKP <= 50.000.000 dikenakan 5% Lapisan PKP > 50.000.000 – 250.000.000 dikenakan 15% Lapisan PKP > 250.000.000 – 500.000.000 dikenakan 25% Lapisan PKP > 500.000.000 dikenakan 30% Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
B. Kewajiban Setelah Memperoleh NPWP 1. Apa saja kewajiban Wajib Pajak setelah memperoleh NPWP/ NPPKP ? Kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memperoleh NPWP oleh Wajib Pajak: a. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Penghasilan (PPh); b. Kewajiban sehubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai/Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN & PPnBM); c. Pembukuan/Pencatatan. 2. Apa saja kewajiban Wajib Pajak … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (2)
KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN A. Kewajiban Memiliki NPWP/NPPKP ( 250304 ) 1. Apakah yang dimaksud dengan Wajib Pajak ? WP adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang¬-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. 2. Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ? NPWP … Continue reading KETENTUAN UMUM DAN TATACARA PERPAJAKAN (1)
Kontan, Minggu III, April 2007, 14-April-2007 Pukat Pajak Menjaring Karyawan dan PNS Bagi-bagi NPWP secara paksa untuk karyawan dan PNS dimulai pekan depan Senin depan (16/4), Direktorat Jenderal Pajak memulai program pemberian NPWP untuk karyawan dan pegawai negeri sipil. Kantor Pajak akan memanfaatkan data-data milik perusahaan bendahara instansi.Wah, akhirnya tiba juga giliran Anda! Wahai, para … Continue reading Pukat Pajak Menjaring Karyawan dan PNS
Bisnis Indonesia, 11-April-2007PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut PPh jasa direvisi JAKARTA: Dirjen Pajak Darmin Nasution akhirnya mengubah paradigma negatif penetapan jenis jasa yang dipungut pajak penghasilan (PPh)-nya melalui pihak ketiga (withholding tax) berikut perkiraan penghasilan netonya seperti diatur Peraturan Dirjen Pajak No.178/PJ/2006. Melalui Peraturan Dirjen Pajak No.70/PJ/2007 yang diperoleh Bisnis kemarin, Dirjen Pajak mengubah … Continue reading PER Dirjen Pajak No. 178/2006 dicabut
Harian Kontan, 13-April-2007Berburu Wajib Pajak Di Kantor-Kantor Aparat pajak membagi NPWP kepada semua pegawai yang memenuhi syarat JAKARTA. Tak ada pengecualian bagi pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, atau pun pengusaha untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Mulai 16 April nanti, serentak di seluruh Indonesia, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengirimkan surat kepada … Continue reading Berburu Wajib Pajak Di Kantor-Kantor
Di dalam artikel “Perkenalan dengan Audit”, telah disebutkan definisi dari laporan keuangan. Informasi akuntansi terdapat di dalam laporan keuangan. Informasi tersebut diolah, dianalisis sehingga bisa didapatkan berbagai kesimpulan bagaimana performance perusahaan. Berbagai masalah (findings) atau “room for improvements” bisa ditemukan dan berbagai keputusan guna memperbaiki kekurangan bisa diambil. Perlu diketahui bahwa performance measurement yang akan … Continue reading Company Performance Measurement
Bilamana kita mendengar istilah “pajak”, umumnya yang terlintas adalah “pajak terhutang”, “pajak badan”, “kurang/lebih bayar”, atau “pajak penghasilan perorangan”. Istilah-istilah itu tidak lagi asing bagi kita, karena pada umumnya kita menghadapai hal-hal tersebut di dunia kerja. Ada perihal lain yang mana banyak perusahaan sering bergelut, namun tidak selalu di-expose secara terang-terangan, yakni “transfer pricing”.
Sebelumnya pernah dibuatkan penulisan mengenai perkenalan dengan audit. Di tulisan tersebut dikemukakan secara garis besar siapa pengguna laporan audit, kenapa audit diperlukan dan prosedur audit yang dilakukan. Yang disampaikan di tulisan itu lebih mengarah kepada perkerjaan-pekerjaan yang dilakukan saat auditor tiba di kantor klien. Perlu diketahui bahwa pekerjaan audit telah dimulai jauh sebelum dilakukannya kunjungan … Continue reading Tiga Tahap Utama dalam Audit
POKOK-POKOK PERUBAHAN UU PPN, PPnBM DAN APLIKASI PPN Rabu, 25 November 2009, Pukul 09.00 – 17.00 Hotel Bumikarsa Bidakara Jakarta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah disahkan. Beberapa perubahan yang terdapat dalam UU … Continue reading Seminar Pokok Perubahan UU PPN, PPnBm