PER-87/PJ/2007

Tentang Tata Cara Penatausahaan WP, Subjek Pajak, Objek Pajak, dalam Rangka Pembentukan KPP Pratama
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR : PER-87/PJ/2007

TENTANG

TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka memperlancar penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak, dan Objek Pajak serta keseragaman administrasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penatausahaan Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak Dalam Rangka Pembentukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Pulau Jawa dan Pulau Bali Selain KPP Pratama di Wilayah Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No. 49, TLN RI No. 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 126, TLN RI No. 3984);

2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985);

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986);

4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN RI Tahun 1985 No. 68, TLN RI No. 3312); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 (LN RI Tahun 1994 No. 62, TLN RI No. 3569);

5. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (LN RI Tahun 1997 No. 42; TLN RI No. 3686); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 129, TLN RI No. 3987);

6. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (LN RI Tahun 1997 No. 44, TLN RI No. 3688); sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 130, TLN RI No. 3988);

7. Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007.

8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-161/PJ./2001 tentang Jangka Waktu dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI PULAU JAWA DAN PULAU BALI SELAIN KPP PRATAMA DI WILAYAH KANWIL DJP JAKARTA PUSAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-undang perpajakan adalah semua undang-undang yang mengatur tentang ketentuan formal dan material perpajakan.

2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Lama adalah KPP dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerapkan organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004.

3. Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) adalah unit kerja yang melaksanakan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No.473/KMK.01/2004.

4. Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) adalah unit kerja pelaksana pemeriksaan pajak sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 443/KMK.01/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 473/KMK.01/2004.

5. KPP Pratama adalah KPP dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menerapkan organisasi dan tata kerja sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007.

6. KPP Pratama Induk adalah KPP Pratama yang melakukan pemindahan Wajib Pajak.

7. KPP Pratama Pecahan adalah KPP Pratama yang menerima pemindahan Wajib Pajak.

8. Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang terdaftar dan melaporkan usahanya di KPP Pratama.

9. Pengusaha Kena Pajak adalah Wajib Pajak yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP Pratama Pecahan.

10. Saat mulai operasi (SMO) KPP Pratama adalah tanggal beroperasinya KPP Pratama yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak tersendiri.

11. SMO KPP Pratama Induk adalah tanggal beroperasinya KPP Pratama Induk yang ditetapan dengan Keputusan Dirjen Pajak tersendiri.

12. SMO KPP Pratama Pecahan adalah tanggal beroperasinya KPP Pratama Pecahan yang ditetapkan dengan Keputusan Dirjen Pajak tersendiri.

13. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3) Lama adalah UP3 yang merupakan mitra kerja dari KPP Lama.

14. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Lama adalah NPWP yang diberikan oleh KPP Lama.

15. NPWP Baru adalah NPWP yang diberikan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pecahan.

16. Berkas Wajib Pajak adalah dokumen-dokumen perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam bentuk kertas atau bentuk lainnya seperti dokumen perpajakan yang ada dalam Induk Berkas, Anak Berkas, Berkas Pemeriksaan, Berkas Penagihan, Berkas Keberatan dan berkas lainnya.

17. Berkas Data Wajib Pajak adalah data perpajakan yang berkaitan dengan Wajib Pajak dan Objek Pajak dalam bentuk kertas, elektronik maupun pendukung penyimpanan data elektronik lainnya.

18. Informasi Perpajakan adalah dokumen dan/atau data perpajakan dalam bentuk digital yang terdapat dalam aplikasi Sistem Informasi perpajakan dan sistem informasi perpajakan lainnya di Direktorat Jenderal Pajak termasuk pada unit organisasi vertikalnya.

19. Induk Berkas adalah berkas yang berisi dokumen-dokumen (baik dalam bentuk Dokumen kertas maupun media elektronik) tentang subjek pajak, objek pajak, jenis pajak yang menjadi kewajiban Wajib Pajak, dan laporan penelitian, pemeriksaan atau penyidikan dari UP3 serta informasi lainnya.

20. Anak Berkas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk dokumen kertas maupun media elektronik) yang merupakan bagian dari induk berkas per jenis pajak dan per tahun pajak termasuk Surat Pemberitahuan (SPT), Surat Setoran Pajak (SPP), Surat Setoran BPHTB (SSB), Surat Keterangan Bebas (SKB), perubahan angsuran, Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan dokumen lainnya.

21. Berkas Pemeriksaan adalah induk berkas yang berisi Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP), Nota Penghitungan dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

22. Berkas Penagihan adalah induk berkas yang berisi kartu tunggakan pajak, SKP/STP dengan bukti pelunasannya, dokumen tindakan penagihan serta dokumen penundaan pembayaran atau permohonan angsuran pembayaran tunggakan pajak.

23. Berkas Penerimaan dan Keberatan adalah induk berkas yang berisi dokumen Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)/Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) dan Pemindahbukuan (Pbk), permohonan keberatan/ peninjauan kembali dan banding dari Wajib Pajak dengan hasil keputusan/putusannya dan uraian pemandangannya.

24. Berkas Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang sedang dalam proses pemberian pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.

25. Berkas Tidak Dalam Proses adalah Anak Berkas Wajib Pajak yang tidak sedang dalam proses pemberian pelayanan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, keberatan maupun banding.

26. Formulir Perpajakan Lama adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak Standar yang:

a. telah dicetak dengan menggunakan NPWP Lama dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pecahan; atau

b. diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran NPWP otomatis yang belum dilakukan perubahan pro¬gram oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pecahan.

27. Formulir Perpajakan Baru adalah formulir perpajakan selain Faktur Pajak Standar yang diterbitkan dengan menggunakan NPWP Baru.

28. Faktur Pajak Lama adalah:

a. Faktur Pajak Standar yang telah dicetak dan belum digunakan pada saat Wajib Pajak terdaftar pada KPP Pratama Pecahan; atau

b. Faktur Pajak Standar yang diterbitkan dengan menggunakan sistem penomoran otomatis yang belum dilakukan perubahan program oleh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pecahan.

29. Faktur Pajak Baru adalah Faktur Pajak Standar yang meng¬gunakan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar Baru.

30. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Lama adalah Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP Lama.

31. Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Baru adalah Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Standar yang akan digunakan sejak Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Pecahan.

32. Faktur Pajak Cacat adalah Faktur Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000.

Pasal 2

1. Kewajiban Perpajakan Wajib pajak yang diadministrasikan pada KPP Pratama meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atau Pajak Lainnya sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Kewajiban perpajakan berupa PPh, PPN, PPnBM, dan PTLL diadministrasikan berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama.

3. Kewajiban perpajakan berupa PBB dan BPHTB diadministrasikan berdasarkan lokasi Objek Pajak berupa tanah dan/atau bangunan sesuai dengan wilayah kerja KPP Pratama.

Pasal 3

Tugas dan fungsi KPP Lama yang berkenaan dengan pengurangan, keberatan dan banding dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 4

1. Tugas dan fungsi KPPBB yang berkenaan dengan pengurangan, keberatan dan banding dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan lokasi objek PBB dan BPHTB dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tugas dan fungsi KPPBB selain sebagaimana disebut dalam ayat 1 dialihkan ke KPP Pratama berdasarkan lokasi objek PBB dan BPHTB.

Pasal 5

1. Tugas dan fungsi Karikpa yang berkenaan dengan pemeriksaan pajak selain pemeriksaan bukti permulaan dialihkan ke KPP Pratama berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dalam wilayah kerja KPP Pratama.

2. Tugas dan fungsi Karikpa yang berkenaan dengan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan pajak dialihkan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 6

Tata cara penanganan berkas Wajib Pajak, informasi perpajakan dan pendaftaran Wajib pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 7

Tata cara pernecahan data Master File, Alat Keterangan, perekaman data dan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 8

Tata cara pemberian Surat Keterangan Bebas, pemberian keputusan pengurangan angsuran PPh Pasal 25, pelayanan Pelunasan Bea Meterai dengan cara lain, pemindahbukuan (Pbk), dan penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB) sehubungan dengan pembentukan Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 9

Tata cara administrasi dan pelaksanaan pemeriksaan dan penyidikan pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan penagihan aktif dan pemberian persetujuan atau penolakan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak kepada Wajib Pajak sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 11

Tata cara pelaksanaan penyelesaian permohonan pembentulan ketetapan pajak, Keberatan, Banding Pengurangan/Penghapusan sanksi administrasi, pengurangan/pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 12

Tata cara pengalihan tugas dan fungsi KPPBB ke KPP Pratama dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan lokasi objek PBB dan BPHTB sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 13

Pelaksanaan administrasi Non Perpajakan yang menyangkut keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan lainnya sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 14

Tata cara penggunaan formulir perpajakan dan faktur pajak lama oleh Wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Pecahan sehubungan dengan pembentukan KPP Pratama adalah sebagaimana diatur dalam Lampiran IX Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dimana KPP Pratama tsb berada.

Pasal 16

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Juni 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

DARMIN NASUTION

NIP 130605098

Catatan :

– Lampiran tidak diperoleh.